• 27

    Oct

    Training Pajak Migas: Perpajakan Khusus Usaha MIGAS

    Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dibidang usaha MIGAS yang beroperasi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk usaha tetap (permanent establishment) dari induk perusahaan migas diluar negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri yaitu menghitung dan membayar PPh BUT, Branch Profit Tax, yang digabung dengan bagian Pemerintah. Perlakuan perpajakan KKKS tergantung pada tanggal penandatanganan kontrak, dengan berlakunya PP No.79/2010 KKKS wajib menyesuaikannya terutama perhitungan besaran bagian penerimaan Negara, persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan serta norma pembebanan biaya operasi; disamping kewajiban tersebut KKKS juga wajib memotong PPh pihak lain (withholding tax) dan ditunjuk sebagai pemungut PPN. POKOK-POKOK BAHASAN Dasar
  • 26

    Oct

    SPT Tahunan 2011 & Tax Planning 2012

    Setiap WP akan cenderung berusaha membayar pajak secara efisien dan efektif serta berusaha menangguhkan pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Kewajiban WP menyampaikan SPT ke KPP belum merupakan kewajiban akhir. Setelah penyampaian SPT WP harus siap menghadapi kemungkinan dilakukan pemeriksaan pajak yang memerlukan keahlian dalam menyusun tanggapan atau sanggahan yang harus diselesaikan dalam jangka 7 hari sejak pemberitahuan hasil pemeriksaan. Hal-hal yang sering ditemukan dalam pemeriksaan pajak antara lain Equalisasi antara SPT Tahuan PPh dengan SPT Masa setahun : PPN, PPh Ps.21, PPh Ps.23, PPh Ps.26, PPh Ps.15, PPh-Final; selisih tersebut tidak akan terjadi apabila didalam mengisi SPT PPh Badan telah dilakukan persiapan yang matang (tax planning) dan dilak
  • 25

    Oct

    Lokakarya Pajak Perbankan: Strategi Pelaksanaan Perpajakan yang Efisien dan Efektif

    // // Pemerintah (fiskus) tidak memberikan tax holiday, karena didalam ketentuan perpajakan dan peraturannya sudah terdapat fasilitas atau stimulus perpajakan atau adanya loopholes. Pelaksanaan perpajakan yang efektif dan efisien akan menghasilkan penghematan pajak (tax-saving) atau penangguhan pembayaran pajak (tax-shifting) yang akan memperbaiki cash flow perusahaan: Dalam sistem self assessment WP diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan PPh-badan serta berkewajiban memotong PPh pihak lain atau memungut PPN & PPn BM kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP. POKOK-POKOK BAHASAN // // I.1. PPh-Pasal 21/26 Akuntansi PPh Pasal 21. Biaya SDM yang merupakan Objek PPh-Pasal 21 dan bukan obyek PPh- Pasal 21 Gaji, Upah Lembur THR, tunjangan, pengobatan,
  • 13

    Oct

    Training Pajak: PPh Ps 25/29Pajak Penghasilan Badan

    // // MEMBAHAS PAJAK PENGHASILAN BADAN TERMASUK TATACARA PENGISIAN SPT TAHUNAN (SPT 2011) SESUAI PERATURAN TERBARU PERPAJAKAN TUJUAN PELATIHAN Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan, tata cara penghitungan dan tata cara pelaporan PPh Badan (Pajak Penghasilan Perusahaan). KEY TOPICS SUBYEK PAJAK PENGHASILAN PENGERTIAN DAN PENGAKUAN PENGHASILAN PENGERTIAN DAN PENGAKUAN BIAYA-BIAYA Yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan (perbedaan tetap dan perbedaan waktu) Kewajiban Pengusaha Kena Pajak LABA BRUTO USAHA (DAGANG, MANUFACTUR, JASA) PENYUSUTAN FISKAL Harta yang dapat/tidak dapat disusutkan Penentuan Harga Perolehan Metode Penyusutan Fiskal Perhitungan dan Cara Pengakuan Laba Rugi Penarikan harta berwujud Menghitung Perbedaan Waktu dan Perb
  • 13

    Oct

    Training Pajak: PPh Karyawan | PPh Pasal 21/26

    DISKRIPSI PROGRAM | DOWNLOAD BROSUR PDF Membahas PPh Pasal 21 dan 26 secara komprehensip dan sistematis sesuai peraturan terbaru perpajakan serta dilengkapi dengan latihan pengisian eSPT. TUJUAN PELATIHAN Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan, tata cara penghitungan, pemotongan dan Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan (PPh Ps.21/26). KEY TOPICS OBYEK PPh Ps.21: dapat dikurangkan tidak dapat dikurangkan BUKAN OBYEK PPh Ps.21 dapat dikurangkan tidak dapat dikurangkan PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh Ps.21/26 atas: Gaji/Tunjangan dan berbagai jenis Penghasilan Karyawan, termasuk penghasilan dalam mata uang asing PPh Ps.21/26 yang sebagian ditanggung perusahaan Pegawai yang pindah kerja/mutasi PER 31/PJ/2009 & PER 32/PJ/2009 CONTOH PERHIT
  • 13

    Oct

    Training Pajak: KUP - Ketentuan Umum Perpajakan [TX-101]

    UNTUK MEMAHAMI SETIAP PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN DALAM PERATURAN PERPAJAKAN DIPERLUKAN PENGETAHUAN YANG MENDALAM MENGENAI DASAR PERATURANNYA. Peraturan dan perundang-undangan pajak memang senantiasa mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Namun satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa undang-undang pajak yang baru biasanya tidak terlepas dari undang-undang pajak yang mendahuluinya, dengan kata lain perubahan hanya berlaku untuk bagian-bagian tertentu saja. Karena itu pengelola pajak harus menguasai hal-hal yang mendasar dalam peraturan pajak itu sendiri sehingga bila ada peraturan baru akan lebih mudah memahami dan menyesuaikannya. TUJUAN PELATIHAN Membekali peserta dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sesuai UU KUP te
  • 11

    Aug

    Membangun Manajemen Risiko Perpajakan

    KASUS pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi antiklimaks bagi kampanye Ayo. . . Ngisi SPT Tahunan PPh. Kasus itu sesungguhnya merupakan sebuah risiko. Selama ini manajemen risiko lebih dikenal dalam industri perbankan. Apakah perpajakan nasional belum menerapkan manajemen risiko? Kalau belum, kini saatnya yang tepat untuk melakukannya. Apa manfaat manajemen risiko? Dengan Surat Edaran No BI No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa bank nasional harus menerapkan manajemen risiko terhitung yang wajib dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dikemukakan dalam action plan atau paling lambat 31 Desember 2004. Ini bertujuan untuk mengurangi risiko perbankan nasional. Manfaat Manajemen risiko sebenarnya dapat pula diterapkan di berbagai bidang ter
  • 5

    Feb

    Tax Accounting & Fiscal Reconciliation

    Meningkatkan kemampuan peserta untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam melakukan penyesuaian laporan keuangan komersial untuk kepentingan perpajakan. Dari segi akuntansi, pedoman penyusunan laporan keuangan diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan dalam hal perhitungan pajak yang terhutang menggunakan Peraturan Perpajakan. PSAK sendiri tidak secara spesifik menyentuh perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan Peraturan Perpajakan. Sehingga pada akhir periode pelaporan, untuk kepentingan perpajakan, Laporan keuangan komersial harus disesuaikan. Tujuan Pelatihan Memberikan pemahaman perbedaan antara PSAK dan Peraturan Perpajakan Memberikan pemahaman atas pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan, tata cara penghitu
  • 4

    Feb

    Derivatives Accounting & Tax

    Pelatihan dua hari ini akan membahas secara mendalam transaksi derivatives dan keterkaitannya dengan sistim akuntansi serta perpajakan. Tujuan Pelatihan Memahami derivatives products implikasi dari sisi accouinting baik terhadap financial reporting maupun management Memahami peraturan akuntansi dan perpajakan yang berkaitan dengan derivatives Memahami teknik dalam mengimplementasikan accounting procedures Memahami dan mengelola resiko yang berkaitan dengan transaksi derivatives Memahami market risk dan credit risk Siapa yang Menjadi Peserta? Lokakarya ini diselenggarakan untuk staf / officer accounting, Cost Controller, Finance Controller, dan Accounting Managers yang ingin melengkapi pengetahuannya. Metode Pelatihan Pelatihan menggunakan metode ceramah dalam memahami k
-

Author

Follow Me